Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sebagai kebijakan yang sepenuhnya salah, melainkan sebagai program yang berpotensi tidak efektif jika desain implementasinya keliru.
Ahok menyoroti bahwa memberikan makanan secara langsung berpotensi menimbulkan ketergantungan serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas bantuan. Ia bahkan menyindir bahwa “nampannya bagus, tapi isinya kurang”, yang mengindikasikan bahwa kualitas nutrisi dan nilai manfaat program masih dipertanyakan (Fajar.co.id, 2025).
Lebih jauh, Ahok menawarkan pendekatan alternatif berupa voucher atau bantuan langsung kepada keluarga, sebagaimana pernah ia terapkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dalam logikanya, distribusi berbasis keluarga akan lebih fleksibel, mengurangi kebocoran, dan memberi otonomi kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk makanan bergizi (Fajar.co.id, 2025).
Ahok bukan mengkritik tujuan MBG, atau pemenuhan gizi, melainkan pada mekanisme distribusi yang terlalu terpusat dan berpotensi tidak adaptif terhadap kondisi lapangan.
Apa itu MBG dan Latar Belakang Kebijakannya
Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program nasional Indonesia yang diluncurkan pada 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan utama meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan balita (Wikipedia, 2025). Program ini juga diarahkan untuk menekan angka stunting yang pada 2022 masih berada di kisaran 21,5% (Reuters/Wikipedia, 2025).
Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional dengan anggaran besar mencapai sekitar Rp71 triliun pada tahun pertama implementasi (Wikipedia, 2025). Saat ini, MBG menggunakan sistem dapur terpusat (central kitchen) yang memproduksi makanan dalam jumlah besar untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk persoalan logistik, kualitas makanan, hingga kasus keracunan massal. Tercatat lebih dari 16.000 siswa terdampak keracunan makanan dalam periode awal implementasi (Wikipedia, 2025).
Bahkan laporan internasional menyebut antara 9.000–10.000 anak mengalami gangguan kesehatan akibat makanan MBG (Le Monde, 2025).
Negara yang Menerapkan Program Serupa MBG
Program makan bergizi gratis atau school feeding program bukanlah hal baru. Banyak negara telah menerapkannya dalam berbagai bentuk. Brasil, misalnya, memiliki program Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) yang telah berjalan sejak lama dan menjangkau puluhan juta siswa. Bahkan Presiden Prabowo sendiri menyebut bahwa Brasil membutuhkan sekitar 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, menunjukkan bahwa program semacam ini membutuhkan waktu panjang untuk matang (Le Monde, 2025).
Di India, program Mid Day Meal Scheme menjadi salah satu program terbesar di dunia, dengan tujuan meningkatkan partisipasi sekolah dan status gizi anak. Sementara di Amerika Serikat, National School Lunch Program menyediakan subsidi makanan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
Dari negara yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa keberhasilan program makan bergizi gratis sangat bergantung pada kapasitas institusi, sistem distribusi, serta pengawasan kualitas makanan.
Pola MBG di Negara Lain
Jika ditelaah lebih dalam lagi, negara-negara yang berhasil menjalankan program serupa umumnya tidak sepenuhnya mengandalkan sistem dapur terpusat seperti Indonesia. Brasil, misalnya, mengintegrasikan program makan sekolah dengan produksi pangan lokal, sehingga bahan makanan berasal dari petani setempat. Hal ini tidak hanya menjamin gizi, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal.
India juga mengandalkan desentralisasi dengan melibatkan petani atau kelompok lokal dalam penyediaan makanan. Sedangkan di negara maju seperti Amerika Serikat, pendekatan lebih banyak berupa subsidi dan voucher, bukan distribusi makanan massal secara langsung.
Disini kita bisa menarik kesimpulan sementara, bahwa keberhasilan program makan bergizi gratis cenderung bergantung pada fleksibilitas sistem, logistik lokal, dan kualitas yang amat ketat, bukan semata-mata pada skala besar distribusi atau dapur terpusat.
Yah, semisal dalam box makanan ada buah pisang maka libatkan petani pisang lokalan untuk distributor.
MBG dan Program Bantuan Pendidikan
Sebelum adanya MBG di sekolahan, Indonesia telah memiliki berbagai program bantuan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Kartu Jakarta Pintar (KJP) di tingkat daerah. Program-program ini lebih berfokus pada akses pendidikan dan bantuan finansial, bukan pada nutrisi peserta didik.
Namun demikian, program pemberian makanan gratis sebenarnya sudah pernah dilakukan dalam skala kecil sejak 1991 sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal (Wikipedia, 2025). Artinya bahwa, MBG bukan konsep baru, melainkan ekspansi besar dari program yang sebelumnya bersifat lokal dan terbatas.
Bagaimana Jika Perspektif Ahok Diterapkan
Jika perspektifnya Ahok diterapkan, maka MBG kemungkinan akan bergeser dari sistem distribusi makanan terpusat menjadi sistem bantuan berbasis keluarga atau voucher mirip Amerika. Dalam skema ini, pemerintah tidak lagi menyediakan makanan secara langsung, tetapi memberikan kontribusi berupa uang atau hal lainnya langsung kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
Pendekatan ini berpotensi mengurangi risiko logistik seperti keracunan makanan massal dan pemborosan distribusi. Selain itu, fleksibilitas penggunaan dana memungkinkan keluarga menyesuaikan kebutuhan gizi dengan kondisi masing-masing.
Distribusi dengan dengan cara seperti ini juga memungkinkan bahwa yang mengonsumsi makanan bergizi bukan hanya pada satu anak, tapi satu keluarga.
Namun, pendekatan ini juga memiliki risiko, seperti kemungkinan penyalahgunaan dana dan tidak terjaminnya standar gizi jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, jika model Ahok diterapkan, maka diperlukan sistem kontroling yang memadai, misalnya melalui digitalisasi transaksi atau pengawasan sekolah melalui bimbingan terhadap orang tua murid.
Pendapat terhadap Pemikiran Ahok
Dari berbagai referensi yang ditemui, pemikiran Ahok dapat dipahami sebagai pendekatan efisiensi kebijakan publik. Ia menekankan pentingnya desain program yang adaptif, berbasis realitas lapangan, dan minim kebocoran. Kritiknya juga sejalan dengan berbagai temuan di lapangan yang menunjukkan adanya masalah dalam implementasi MBG, terutama terkait kualitas makanan dan distribusi (Le Monde, 2025; Wikipedia, 2025).
Namun demikian, pendekatan Ahok tidak sepenuhnya dapat menggantikan MBG. Dalam konteks negara berkembang dengan tingkat kemiskinan tertentu, intervensi langsung seperti pemberian makanan tetap memiliki urgensi, terutama bagi kelompok yang tidak memiliki akses pangan yang memadai.
Dengan demikian, sintesis terbaik bukan memilih salah satu, melainkan menggabungkan keduanya, distribusi langsung untuk kelompok rentan ekstrem dan sistem voucher untuk kelompok yang lebih mandiri secara ekonomi.
MBG merupakan kebijakan ambisius yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui intervensi gizi. Namun, sebagaimana terlihat dari kritik Ahok dan berbagai data empiris, tantangan utama terletak pada implementasi.
Berkaca dari pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan program semacam ini tidak hanya bergantung pada niat baik, tetapi juga pada desain sistem yang tepat, adaptif, dan terdesentralisasi.
Kritikan Ahok justru menjadi penting sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan publik, agar MBG tidak hanya besar anggarannya, tetapi juga efektif hasilnya.
